Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Beberapa waktu lalu telah terjadi insiden sebuah ponton menabrak ratusan kotak keramba ikan milik warga di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong sehingga menimbulkan kerugian.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, secara tegas menyoroti berulangnya insiden ponton yang menabrak keramba milik masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam tersebut. Hal tersebut disampaikannya saat wawancara pada Kamis (09/01/2026).

Ahmad Yani menilai, kejadian yang terus berulang ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak yang memiliki otoritas terhadap aktivitas pelayaran di sungai.

Menurutnya, insiden semacam ini seharusnya tidak terjadi, apabila standar keselamatan dijalankan dengan baik oleh perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat maupun pelayaran.

“Ini saya rasa karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Perusahaan yang melakukan aktivitas pelayaran harusnya memperhatikan aspek keselamatan. Apalagi yang mengendalikan itu manusia, sehingga kelalaian tidak bisa ditoleransi,” tegas Ahmad Yani saat menghadiri acara di Pendopo Bupati Kukar.

Ia menambahkan, DPRD Kukar berharap agar pengawasan di sepanjang aliran Sungai Mahakam dapat dilakukan secara detail dan berkesinambungan.

Dengan pengawasan yang ketat, pergerakan ponton-ponton yang melintas dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak kembali merugikan masyarakat.

“Insiden ini bukan terjadi sekali, tapi sudah berulang kali. Ini menjadi faktor kelalaian kita semua, terutama bidang yang bertugas melakukan pengawasan pelayaran ponton,” ungkapnya.

Selain itu Ahmad Yani juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar memahami aspek hukum terkait status pemukiman di wilayah tersebut.

Berkaitan untuk kegiatan perikanan seperti keramba, ia menilai masih memungkinkan dilakukan melalui kerja sama yang baik antara masyarakat dan pihak terkait.

“Harapan kita jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Semoga persoalan ini bisa segera dituntaskan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar berencana melakukan evaluasi dan akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan pemilik ponton dan pelayaran. DPRD ingin memastikan standar keselamatan yang diterapkan serta menelusuri penyebab utama insiden tersebut.

“Nanti akan kita pertanyakan, apakah ini murni kelalaian manusia saat mengemudikan kapal, faktor arus sungai yang tidak bisa dihindari, atau kondisi alam lainnya. DPRD berada di tengah untuk menilai secara objektif, bukan untuk menyalahkan, tapi memastikan pihak perusahaan dan pemilik ponton bertanggung jawab,” pungkasnya. (Tan)